Selasa, November 10, 2009

istilah atau singkatan yang ada dalam Institusi Polri

O:
OPSGAB : Operasi Gabungan

P:
PHH : Pasukan Anti Huru-hara
PDH : Pakaian Dinas Harian
PDU : Pakaian Dinas Upacara
POLDA : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
PRIN OPS : Perintah Operasi
PRASPA : Prasetya Perwira
PROTAP : Prosedur Tetap
PTIK : Prosedur Tinggi Ilmu Kepolisian
PUSPOM : Pusat Polisi Militer

R:
RAH OPS : Daerah Operasi
RAH LAN : Daerah Pengkalan
RANDIS : Kendarran Dinas
RANMOR : Kendaraan Bermotor
RAPIM : Rapat Pimpinan
REN OPS : Rencana Operasi

S:
SAR : Search And Rescue
SATGULTOR : Satuan Penanggulangan Teror
SESPIMPOL : Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian
SECABA : Sekolah Calon Bintara



secon...
Akhir-akhir ini,di media massa seperti surat kabar atau televisi (biasanya pada acara warta berita) sering menyebutkan tentang istilah-istilah dalam kepolisian seperti ini: SECABA,AKPOL,BAINTELKAM,BARESKRIM,DIV HUMAS dll. Pernahkah anda mendengarnya? Untuk istilah-istilah yang jamak atau sering disebutkan seperti AKPOL=Akademi Polisi,SECABA= Sekolah Calon Bintara,penulis yakin anda sudah mengetahuinya (benarkan ??).Namun apakah anda mengetahui kepanjangan dari BAINTELKAM,BARESKRIM,DIV HUMAS dan istilah-istilah lain yang mungkin jarang didengar.
Kali ini penulis akan memberikan beberapa informasi tentang istilah-istilah atau singkatan yang ada di Kepolisian.Namun mohon maaf jika urutannya tidak sesuai dengan Alphabet.Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu anda.

A:
AKABRI : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AKPOL : Akademi Kepolisian

B:
BABINKAM : Badan Pembinaan Keamanan
BAINTELKAM : Badan Intelijen Keamanan
BARESKRIM : Badan Reserse Kriminal
BINPOTNASKUATMAR : Pembinaan Potensi Nasional Menjadi Kekuatan Maritim
BRIMOB : Brigade Mobil

C:
CPM : Corps Polisi Militer

D:
DENSUS 88 : Detasemen Khusus 88
DELOG : Deputi Kapolri Bidang Logistik
DEOPS : Deputi Kapolri Bidang Operasi
DE SDM : Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia
DIV HUMAS : Divisi Hubungan Masyarakat
DIV PROPAM : Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal
DIV TELEMATIKA : Divisi Telekomunikasi dan Informatika

I:
ITWASUM : Inspektorat Pengawasan Umum

K:
KORBRIMOB : Korps Brigade Mobil
KRI : Kapal Republik Indonesia

L:
LATGAB : Latihan Gabungan
LEMDIKLAT : Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

M:
MABES : Markas Besar
MABES POLRI : Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
MAPOLDA : Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia



OLEH ALFAN SUNFATA

Read more...

For U "Motifasi"

ANDA paham tentang fenomena yang terjadi saat menjelang penerimaan CPNS di propinsi yang kita cintai, Kalimantan Selatan. Para orang tua yang memiliki anak lulusan SMA, lulusan Sarjana bahkan lulusan Sarjana plus program profesi, yang bergengsi sekalipun. Meraka sibuk mempersiapkan anak-anak tercintanya untuk bisa lulus tes CPNS. Belum dianggap sukses kerja jika belum PNS.
Orangtua yang ‘sedikit cerdas’ mereka merelakan kehormatannya melobi alias KKN pada para pemegang kebijakan terkait eksekutor penerimaan CPNS. Asal tahu saja sejak tahun 2005 kemarin Tes CPNS sudah mulai terpusat di Jakarta. Apa lagi untuk tahun 2007 ini digelar pendaftaran pada pekan ketiga bulan Oktober, dan formasinya minimal lulusan D III.
Sebelum tahun 2005, terlalu banyak jika disebutkan mengenai pelanggaran moral terkait penerimaan makhluk yang namanya PNS ini. Terang saja, sebutlah ‘si A’ sidin lulus tes CPNS kan karena orang tuanya berduit. Lagi pula sidin dekat dengan psikolog Anu, ya..pantes sajalah. Kata beberapa tetangga saya yang kebetulan ikut bersaing memperebutkan posisi yang disebut-sebut sebagai kerjaan bergengsi bagi sebagian besar orang di Banua kita ini.
Berbagi pengalaman saja, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Begini lho, masyarakat kita ini banyak yang minder atau tidak pede, bermental ‘memble’. Sering sekali saya temui, beberapa hari menjelang pengumuman penerimaan pegawai atau karyawan perusahaan apapun, yang kebetulan menggunakan jasa psikotes kami, telepon kantor hampir setiap jam berdering yang intinya minta dibantu agar diluluskan dalam tes psikologi pada perusahaan tertentu. Ya diterima lah sebagai karyawan perusahaan idamannya, tentu saja mereka memberi imbalan yang sepantasnya. Lha ini lah yang saya sebut sebagai calon ‘pejabat tidak bermoral’.Kalau psikolognya seorang yang mentalnya sama, ya terjadilah apa yang disebut sebagai praktek penipuan sesama penjahat. Ha..ha..ha.. iya kan? Lain halnya jika psikolognya itu orang yang bermoral, tentu yang terjadi sebaliknya.
Bagi orang yang berprofesi Psikolog, yang mempunyai pandangan religius normal, tentu saja akan berusaha menolaknya, ya walaupun harus ambil resiko mundur dari lembaga yang padanya ia mencari keberkahan dari sesuap nasi. Toh rejeki itu dari ALLAH SWT, bukan dari lembaga atau makhluk yang disebut sebagai ‘jalma manungsa’ yang lemah.
Itulah saudaraku se-Banua, masyarakat kita sedang sakit. Seharusnya kita yang tahu solusinya, janganlah menjadi penyebab yang memperparah ke-kronis-an sakit ini. Jadilah pejabat eksekutor yang adil dan arif sehingga Banua kita ini sejahtera. Jadilah seorang eksekutor yang berpijak pada nilai kebenaran dan keadilan.Tahu penyakitnya, tahu cara penyembuhannya, tahu terapinya, tahu cara pencegahannya, dan juga tahu memprediksinya, ee..kok malah berperan sebagai orang yang berlagak sok tidak tahu. Apa bedanya dengan seorang penjahat. Ini lebih ngeri lagi, pejabatnya penjahat. Ngeri kan?
Baiklah saudara, sekarang saya beritahukan bahwa PNS atau CPNS atau Karyawan disebuah perusahaan ternama bukanlah segala-galanya, kalau cara mendapatkannya dengan prakter penjahat. Tetapi segala-galanya nilai dari sebuah pekerjaan adalah dimulai dari praktek yang baik dan benar dalam menggapai sebuah cita-cita. Mulailah dari diri sendiri dengan jujur, dengan kemampuan sendiri, kenali diri sendiri secara paripurna.
Anda mau lulus tes psikologi, gampang aja saudara. Tidak perlu susah-susah nyogok sana-sini, baca buku prediksi tes sana-sini. Cukup dengan datang ke tempat tes tepat waktu, duduk sesuai nomer urut tes, berdoa, dengarkan instruksi Sang Tester, tanyakan hal-hal yang memang perlu ditanyakan dan memang anda perlu penjelasan lebih lanjut. Jawablah dengan apa adanya sesuai instruksi dan keadaan diri anda saat ini yang sebenarnya.
Yang pasti, jadikan Anda sebagai bintang pada setiap sesi tes. Tapi ingat bintang yang bersinar karena keunggulan budi pekerti, tentunya. Bukan bintang pelopor curi start ataupun keributan bahkan kekacauan.
Coba anda baca sharing dari saya mengenai persiapan lulus psikotes dengan gampang. Setelah itu anda resapi, renungkan sedalam-dalamnya, atau ‘waqfah’ yakni berhenti sejenak untuk memahami dan meresapi serta mengevaluasi persiapan yang telah dilakukan. Barulah anda action, berjuang, bermujahadah untuk menjawab setiap aitem soal secara sadar. Ingat secara sadar dan sadar.
Sadar disini adalah bahwa anda mengikuti psikotes ini memang kemauan sendiri, tahu bentuk kerjaannya nanti mengenai job description atau uraian tugas dan posisi apa yang akan dipegang. Paham resiko yang akan ditanggung setelah diterima kerja, atau dengan kata lain sampeyan mengerti tentang konsekuensi kedepannya jika diterima atau tidaknya.
Sharing dari saya hanya berlaku agar lulus tes psikologi bukan tes akademik, bukan juga tes praktikum. Pertama, Istirahat yang sangat cukup artinya selalu luangkan waktu untuk enjoy karena istirahat tidak selalu harus dengan tidur. Menikmati suasana hati yang tenang dengan merasakan hangatnya secangkir teh bikinan sendiri sambil melihat keagungan Allah SWT melalui rintik air hujan yang sedang turun, itu juga merupakan istirahat.
Kedua, karena ini tes kejiwaan tentu saja anda harus persiapan mental. Apa yang harus dilakukan, siapkan diri anda untuk bersikap sebagai diri sendiri yang berwibawa. Menyiapkan diri menghadapi situasi tes, yaitu sebagai peserta tes yang mendengarkan dan melaksanakan semua instruksi dan perintah tester atau psikolog pengetes.
Ingat, menyiapkan mental sebelum berjuang sangat urgen. Siap sebelum berjuang adalah merupakan separo kemenangan. Setengahnya ya ambil saat tes berlangsung. Jelas tidak sama antara orang yang siap dengan orang yang belum atau tidak siap mental dalam menghadapi medan perjuangan.
Nah ini yang ketiga, penting untuk anda. Situasi saat hari H. Saat menghadapi psikotes. Datanglah beberapa menit sebelum waktu tes dimulai. Gunanya untuk ma’rifatul medan -pengenalan ruang- dimana anda berada, diposisi mana anda duduk, bagaimana situasi lingkungan tes, nyamankah kursi anda, siapa psikolognya, dimana ruang toiletnya serta yang lainnya. Yang jelas terkait dengan lingkungan tes.
Tester mulai membuka sesi, anda dengarkan baik-baik. Bertanyalah saat diminta bertanya, kalau memang anda perlu penjelasan. Jangan sekali-kali sampeyan bertanya pada saat pengerjaan aiten psikotes sedang berlangsung. Hal ini akan memberikan nilai minus bagi anda. Kenapa? tentu anda sudah tahu jawabannya. Bertanyalah pada tempatnya. Titik.
Selanjutnya, jawablah pertanyaan sesuai perintah dan instruksi dari tester. Mulailah saat diminta mengerjakan, artinya jangan curi start. Berhentilah mengerjakan jika waktu telah habis, biasanya tester mengatakan “waktu telah habis, letakkan alat tulis anda, sekarang!” maka tiada tindakan lain yang pantas dilakukan oleh seorang bintang psikotes selain meletakkan alat tulis dan berhenti mengerjakan.
Kerjakan semua sesi tes dengan penuh semangat dan tanggung jawab serta penuh dengan kejujuran. Jadilah sampeyan bintang psikotes. Pelihatkan diri anda yang terbaik. Kalau sampeyan curi start atau menambah waktu setelah jatah waktu habis, saya pastikan anda akan ketahuan. Bukan karena psikolognya tukang ramal tetapi memang demikian adanya. Saya berpengalaman akan hal ini, pasti ketahuan sekali lagi ketahuan. Jawaban anda tidak akan konsisten.
Untuk mengungkap kepribadian seseorang melalui psikotes, psikolog tidak hanya menggunakan satu alat prediksi. Saya beritahu ya. Mereka akan meng-cross cheque-kan pada alat pengungkap yang lain. Minimal tiga alat ungkap. Jadi, tak ada gunanya sama sekali bagi sampeyan yang mencuri start atau menambah jatah waktu yang seharusnya. Anda akan gugur.
Kerjakan sendiri, jangan menyontek jawaban teman sebelah anda. Kepribadian sampeyan akan terkontaminasi dengan pribadi orang yang anda contek. You are you, ok !? Dari psikotes itu, psikolog mencitrakan diri anda apa adanya sesuai dengan jawaban dan sikap anda saat ini pada saat pelaksanaan psikotes. Jadi tampilkan diri anda sesungguhnya dan sejujurnya. Tidak usah dibuat-buat.
Psikotes adalah proses memprediksi personal pada saat ini dan akan di-matching-kan atau dicocokkan dengan bentuk tugas atau job deskripsi yang akan dilakukan oleh person tadi pada pekerjaan tertentu. Artinya semua peserta tes itu pasti lulus psikotes, tetapi cocok tidaknya dengan jenis pekerjaan itulah yang menentukan diterima tidaknya pada posisi tertentu.
Jangan berkecil hati bagi anda yang tidak diterima pada pekerjaan tertentu dari hasil psikotes. Karena saya yakin anda pasti diterima pada tugas pekerjaan yang sesuai dengan kondisi pribadi anda. Ingat tulisan saya sebelumnya, khan? Anda akan stress dan frustasi pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi kepribadian anda sesungguhnya.
Psikotes penerimaan pegawai bukanlah mencari salah atau benar, baik atau buruk, cerdas atau cerdas sekali, tetapi psikotes adalah proses memprediksi diri anda sesuai atau tidak sesuai pada posisi jabatan tertentu. Tentu saja dengan acuan job discription and job specification. Bukan acuan sogokan. Bukan acuan kekeluargaan. Juga bukan acuan asal-asalan. Yang intinya bukan mengacu pada prinsip Kolusi Korupsi dan Nepotisme alias KKN.
Berdoalah selalu setiap kali anda mengerjakan kebaikan. Menorehkan sejarah peradaban manusia yang baik tentu saja dimulai dari proses input yang baik pula. Oleh karena itu jadikan diri kita sang Mujaddid – pembaharu- dalam peradaban manusia yang saat ini sangat diperlukan pembaharuan. Semoga berhasil.
POSTED BY ALFAN SUNFATA

Read more...

RAHASIA SUKSES LULUS SELEKSI MASUK ANGGOTA POLRI DAN BEASISWA BAGI ANGGOTA POLRI


Anda ingin masuk menjadi anggota Polisi?
Anda bermimpi ingin menjadi Jenderal Polri?
Namun anda merasa tidak punya uang atau saudara berpangkat tinggi?
Anda pusing beberapa kali seleksi dan selalu gagal menjadi anggota Polri?
Apakah anda ingin berpeluang lebih besar untuk masuk menjadi anggota Polri?
Apakah anda pernah ditawari oleh seseorang yang mengaku panitia seleksi atau orang yang bisa mengusahakan anda masuk menjadi anggota Polri?
Anda ingin tahu seluk beluk mengenai Polri termasuk gaji, fasilitas, tunjangan, beasiswa, dan kepangkatan di Polri?
Akah anda seorang anggota Polri dan ingin mendapat beasiswa di universitas terkenal dengan biaya dinas Polri?

JANGAN TAKUT JANGAN BINGUNG ! ANDA MASIH TETAP BERPELUANG BESAR LULUS SELEKSI DAN MENJADI ANGGOTA POLRI SECARA BERSIH, FAIR DAN TANPA KKN!!!


Menjadi anggota Polri adalah sebuah harapan bagi banyak sekali pemuda pemudi di negeri ini. Selain untuk mengabdi kepada negara, seragam yang rapi, bentuk fisik yang gagah serta status sosial yang tinggi merupakan alasan masuk menjadi anggota Polri. Berbagai fasilitas, gaji minimal dua juta bagi lulusan SMU adalah standar gaji yang cukup menggiurkan daripada bekerja di tempat atau instansi lain.

Tak ayal lagi maka setiap adanya seleksi anggota Bintara Polri misalnya, pesertanya bisa mencapai ratusan ribu orang se Indonesia. Sebagai gambaran, di Polda Metro Jaya (Jakarta) pendaftar bisa mencapai lebih dari 10 000 orang, di Polda Jabar, Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing mencapai 8.000 orang. Belum lagi di daerah lain di Indonesia yang rata-rata di atas angka 1000, membuat kompetisi semakin ketat dan kemungkinan masuk menjadi anggota Polri semakin kecil bagi anggapan sebagian banyak orang. Bagi mereka yang merasa pesimis adalah mereka yang kurang persiapan, atau lebih percaya unsur KKN pada seleksi anggota Polri. Padahal baru-baru ini Polri mendapatkan rekor MURI sebagai instansi yang dinilai Transparan dan Demokratis dalam sistem seleksinya.

Maka dari itu tenang saja, di sini anda akan mendapat pembekalan dan panduan mengikuti seleksi menjadi anggota Polri dari saat mendaftar sampai dengan mengikuti tahapan seleksi yang meliputi tes administrasi, tes psikologi, tes kesehatan, tes jasmani, tes akademis, juga pantaukhir.
OLEH ALFAN SUNFATA

Read more...

Kiat Lulus Seleksi Masuk Anggota Polri

BACA KIAT SUKSES LULUS SELEKSI MASUK ANGGOTA POLRI DI BAWAH INI !!!

Persiapkan diri anda dengan :
a. Pola hidup yang teratur
b. Periksa kan kesehatan tubuh anda
c. Periksa kan keadaan psikologis anda
d. Latihan fisik secara rutin untuk tes jasmani
e. Pasanglah atribut Polri atau Foto Kapolri di meja belajar anda
f. Jadilah pribadi yang tenang, sabar, dan bertekad keras pantang menyerah
g. Selalu cari informasi ke Polda / Polres setempat mengenai informasi pendaftaran calon anggota Polri

Tahapan Tes Kepolisian
Apabila kita berniat untuk menjadi anggota Polisi,mau tidak mau kita harus melewati berbagai macam tahapan tes dan seleksi.Tahapan tes dan seleksi ini sangat membutuhkan kemampuan fisik dan mental yang baik serta kondisi psikologi yang stabil.
Beberapa tahapan tes/seleksi yang harus diikuti adalah :

A. Lulus pemeriksaan administrasi awal
B. Lulus pemeriksaan kesehatan badan tahap 1
C. Tes psikologi
D. Tes akademik
E. Tes kesehatan badan tahap 2
F. Tes Jasmani
G. Lulus pemeriksaan administrasi akhir
H. Tes penelusuran mental dan kepribadian
I. Pantukhir

Pendaftaran Calon Anggota Polri
Pertama kali proses seleksi adalah anda mendaftar sebagai calon siswa / taruna Polri. Pendaftaran bisa dilakukan di tingkat Polres atau Polda setempat dengan membawa persyaratan pendaftaran yang telah ditentukan seperti ijazah2, SKKB, pas foto, surat kuasa dari orang tua, dll. Dalam proses pendaftaran ini, biasanya anda juga akan diperiksa mengenai tinggi dan berat badan apakah sesuai dengan persyaratan masuk anggota Polri. Untuk tinggi badan, sudah beberapa tahun belakangan ini Polri menetapkan tinggi badan minimal untuk Pria 163 cm dan wanita 160 cm. Berat badan adalah berat badan ideal yang biasanya dihitung tinggi badan dikurang 110. Misal tinggi badan 170 cm, maka berat badan ideal adalah 170-110 = 60 kg. Apabila anda sudah dinyatakan memenuhi kriteria di atas, baru anda akan diberikan nomor CASIS (Calon Siswa Bintara) atau nomor Catar (Calon Taruna Akpol).
Tes Administrasi Calon Anggota Polri
Proses kedua dalam seleksi masuk anggota Polri adalah tes administrasi yang terdiri dari pemeriksaan terhadap berkas pendaftaran yang terdiri dari : pemeriksaan keaslian ijazah, terpenuhinya persyaratan nilai minimal dalam ijazah (bervariasi setiap tahunnya), SKKB, surat kuasa, kesediaan untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, Surat pernyataan untuk tidak menikah selama ikatan dinas Polri, dan lain-lain.
Tes Kesamaptaan Jasmani Polri

Tes Kesamaptaan Jasmani meliputi tes lari, push up, pull up, berenang
Tes Kesehatan Polri

Tes kesehatan dilaksanakan dua kali. Yang pertama adalah tes bagian luar tubuh dan yang kedua adalah tes bagian dalam tubuh.
Pantaukhir

Tahap pantaukhir (pemantauan akhir) adalah tahapan seleksi yang paling akhir. Seseorang yang sudah mencapai tahapan ini, di asumsikan sudah siap untuk mengikuti Pendidikan Pembentukan Polri. Biasanya pada tahp ini, masih ada kelebihan jumlah sekitar 10% - 20% dari Quota / jatah sebagai cadangan bagi yang akan mengikuti pendidikan. Tujuannya adalah agar apabila ada yang berhalangan maka yang menempati posisi cadangan tersebut bisa langsung menggantikan.

Read more...

Sistem Perekrutan anggota Polri

Label : infoermasi
Bagi anda yang ingin menjadi anggota kepolisian,ada beberapa cara masuk yang dapat anda lalui,yaitu

- Bintara
- Perwira

Tentu setiap sistem di atas memiliki syarat dan cara perekrutan yang berbeda beda.Misalnya saja,persyaratan untuk tingkat Tamtama dan Secaba boleh menggunakan Ijazah SLTA/sederajat sedangkan untuk Perwira harus S1/D3.Itupun syarat nilainya harus memenuhi ketentuan.

Read more...

Prinsip Penerimaan Anggota Polisi (Secaba ataupun Akpol)

Dalam penerimaan anggota kepolisian.Baik Bintara Polri maupun Akpol.Tentu persiapan menjadi hal yang sangat penting.Sebenarnya,ada beberapa prinsip yang harus diketahui bagi orang-orang yang berminat untuk masuk menjadi anggota Polisi (Tentunya setelah diketahui harus dilanjutkan dengan penerapan),Prinsip dalam seleksi penerimaan anggota Polisi yaitu bersih,transparan,akuntabel,dan humanis.Rincian selengkapnya sebagai berikut:

(sumber: www.poldajogja.wordpress.com )
1. Bersih :Tidak ada celah sama sekali bagi panitia, pejabat, calon, keluarga calon untuk KKN.
2. Transparan :Semua tahapan rekrutmen dan seleksi dilaksanakan secara terbuka, di bawah pengawasan internal maupun eksternal.
3. Akuntabel :Pelaksanaan dan hasil rekrutmen/seleksi dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun secara horisontal (kepada pimpinan Polri, Pemerintah, Publik, Pengamat, orang tua calon, maupun calon)
4. Humanis :Pendekatan pelayanan, memperlakukan calon secara manusiawi, tidak diskriminatif, dan berlaku adil.
Nah,prinsip-prinsipnya telah anda ketahui,selanjutnya tinggal bagaimana anda menerapkannya.

Read more...

UU RI nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU RI nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;

f. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);



Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

a. kepolisian khusus;

b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau

c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.

(2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :

a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

(1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki.

(2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 11

(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.

(3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

(7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

(8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 12

(1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri.

(2) Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dengan Keputusan Kapolri.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. menegakkan hukum; dan

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

a. menerima laporan dan/atau pengaduan;

b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

i. mencari keterangan dan barang bukti;

j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;

b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan;

i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

BAB IV
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 20

(1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :

a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

b. Pegawai Negeri Sipil.

(2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 21

(1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :

a. warga negara Indonesia;

b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;

e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;

f. sehat jasmani dan rohani;

g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;

h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan

i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

(2) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 22

(1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 23

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;

bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Pasal 24

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas.

(2),Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 25

(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.

(2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 26

(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.

(2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

(1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

(2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Pasal 29

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

(2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
PEMBINAAN PROFESI

Pasal 31

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.

Pasal 32

(1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

(2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 33

Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

Pasal 34

(1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.

(3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 35

(1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 36

(1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya.

(2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kapolri.

BAB VI
LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL

Pasal 37

(1) Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

(1) Komisi Kepolisian Nasional bertugas :

a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :

a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan

c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Pasal 39

(1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.

(3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 40

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



BAB VII
BANTUAN, HUBUNGAN, DAN KERJA SAMA

Pasal 41

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

(3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 42

(1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.

(2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.

(3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer dan belum mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan militer.

tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan umum.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 2



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,

ttd

Edy Sudibyo


--------------------------------------------------------------------------------

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



I. UMUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara

Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.

Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang di atas.

Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib pula memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang ini menampung pula pengaturan tentang keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik hak kepegawaian, maupun hak politik, dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Substansi lain yang baru dalam Undang-Undang ini adalah diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin.

Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakan penggantian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak hanya memuat susunan dan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta peranan kepolisian, tetapi juga mengatur tentang keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga kepolisian nasional, bantuan dan hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Meskipun demikian, penerapan Undang-Undang ini akan ditentukan oleh komitmen para pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya dan juga komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dibantu" ialah dalam lingkup fungsi kepolisian, bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepolisian khusus" ialah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing.

Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa" adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.

Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.

Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan melainkan juga hak masyarakat, bangsa dan negara yang secara utuh terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Declaration of Human Rights, 1948 dan konvensi internasional lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Wilayah Negara Republik Indonesia adalah wilayah hukum berlakunya kedaulatan Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan kewenangannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, terutama di wilayah dia ditugaskan.

Ayat (2)

Untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif dan efisien, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan luas wilayah, keadaan penduduk, dan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian daerah hukum tersebut diusahakan serasi dengan pembagian wilayah administratif pemerintahan di daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif yustisial.

Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.

Pasal 9

Ayat (1)

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pimpinan teknis kepolisian menetapkan kebijakan teknis kepolisian bagi seluruh pengemban fungsi dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud "dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" adalah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2)

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dua puluh hari kerja DPR-RI" ialah hari kerja di DPR-RI tidak termasuk hari libur dan masa reses.

Sedangkan yang dimaksud dengan "sejak kapan surat Presiden tersebut berlaku" ialah sejak surat Presiden diterima oleh Sekjen DPR-RI dan diterima secara administratif.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan mendesak" ialah suatu keadaan yang secara yuridis mengharuskan Presiden menghentikan sementara Kapolri karena melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keselamatan negara.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "jenjang kepangkatan" ialah prinsip senioritas dalam arti penyandang pangkat tertinggi dibawah Kapolri yang dapat dicalonkan sebagai Kapolri.

Sedangkan yang dimaksud dengan "jenjang karier" ialah pengalaman penugasan dari Pati calon Kapolri pada berbagai bidang profesi kepolisian atau berbagai macam jabatan di kepolisian.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Jabatan penyidik dan penyidik pembantu sebagai jabatan fungsional terkait dengan sifat keahlian teknis yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ditentukan" adalah suatu proses intern Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menentukan jabatan fungsional lainnya yang diperlukan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Huruf h

Penyelenggaraan identifikasi kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian.

Adapun kedokteran kepolisian adalah meliputi antara lain kedokteran forensik, odontologi forensik, dan pskiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Hal ini dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebatas pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan masyarakat.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) ini dilaksanakan secara terakomodasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "aliran" adalah semua aliran atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Keterangan dan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan baik dengan proses pidana maupun dalam rangka tugas kepolisian pada umumnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "Pusat Informasi Kriminal Nasional" adalah sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat baik data kejahatan dan pelanggaran maupun kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta regristrasi dan identifikasi lalu lintas.

Huruf k

Surat Izin dan/atau surat keterangan yang dimaksud dikeluarkan atas dasar permintaan yang berkepentingan.

Huruf l

Wewenang tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan instansi yang berkepentingan atau permintaan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "barang temuan" adalah barang yang tidak diketahui pemiliknya yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau masyarakat yang diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Barang temuan itu harus dilindungi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diambil oleh yang berhak akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah menerima barang temuan wajib segera mengumumkan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media pengumuman lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Keramaian umum yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 510 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

yaitu keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan arak-arakan di jalan umum.

Kegiatan masyarakat lainnya adalah kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum seperti diatur dalam Pasal 495 ayat (1), 496, 500, 501 ayat (2), dan 502 ayat (1) KUHP.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kegiatan politik yang memerlukan pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kegiatan politik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang politik, antara lain kegiatan kampanye pemilihan umum (pemilu), pawai politik, penyebaran pamflet, dan penampilan gambar/lukisan bermuatan politik yang disebarkan kepada umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "senjata tajam" dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kejahatan internasional" adalah kejahatan tertentu yang disepakati untuk ditanggulangi antar negara, antara lain kejahatan narkotika, uang palsu, terorisme, dan perdagangan manusia.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Dalam pelaksanaan tugas ini Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan hukum internasional, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral.

Dalam hubungan tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian atas permintaan dari negara lain, sebaliknya Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian dari negara lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dari kedua negara.

Organisasi kepolisian internasional yang dimaksud, antara lain, International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol).

Fungsi National Central Bureau ICPO-Interpol Indonesia dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Larangan kepada setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara maksudnya untuk pengamanan tempat kejadian perkara serta barang bukti.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kewenangan ini merupakan kewenangan umum dan kewenangan dalam proses pidana, dalam pelaksanaannya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menunjukkan identitasnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum", termasuk tersangka dan barang buktinya.

Huruf j

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat mengajukan permintaan cegah tangkal dalam keadaan mendesak atau mendadak paling rendah setingkat Kepala Kepolisian Resort, selanjutnya paling lambat dua puluh hari harus dikukuhkan oleh Keputusan Kapolri.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Kata "sekurang-kurangnya" dimaksudkan untuk menjelaskan sebagian persyaratan yang bersifat mutlak, karena selain yang tercantum dalam Undang-Undang ini masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia" meliputi penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran dinas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Kalimat pengantar dan penutup sumpah/janji bagi calon anggota yang akan disumpah/janji disesuaikan dengan agama dan kepercayaannya.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menjalani ikatan dinas" adalah suatu kewajiban bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bekerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia selama kurun waktu tertentu mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan Kepolisian yang diperoleh dari Lembaga Pendidikan Pembentukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pengabdiannya kepada bangsa dan negara Republik Indonesia dengan patuh serta taat menjalankan pekerjaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bersikap netral" adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Ayat (2)

Meskipun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, namun keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah menyangkut pelaksanaan teknis institusional.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Secara umum usia pensiun maksimum anggota Polri 58 tahun, bagi yang mempunyai keahlian khusus dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Pembinaan kemampuan profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut, dan terpadu.

Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesionalisme. Sedangkan pengalaman maksudnya adalah meliputi jenjang penugasan yang diarahkan untuk memantapkan kemampuan dan prestasi.

Tuntutan pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengharuskan adanya lembaga pendidikan tinggi kepolisian yang menyelenggarakan pendidikan ilmu kepolisian yang bersifat akademik maupun profesi dan pengkajian teknologi kepolisian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Ayat ini mengamanatkan agar setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian Bhayangkara Negara seutuhnya, yaitu pejuang pengawal dan pengaman Negara Republik Indonesia. Selain itu, untuk mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Etika profesi kepolisian tersebut dirumuskan dalam kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasatya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Mengingat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam hal seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka anggota tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Anggota Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sepenuhnya anggota Polri yang masih aktif dan mengenai susunannya disesuaikan dengan fungsi dan kepangkatan anggota yang melanggar kode etik.

Pasal 36

Ayat (1)

Tanda pengenal dimaksud guna memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat bahwa dirinya berhadapan dengan petugas resmi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan Presiden merupakan pedoman penyusunan kebijakan teknis Kepolisian yang menjadi lingkup kewenangan Kapolri.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keluhan" dalam ayat ini menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru, dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penanganan keluhannya.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur-unsur Pemerintah" ialah pejabat Pemerintah setingkat Menteri eks officio.

Yang dimaksud dengan "pakar kepolisian" ialah seseorang yang ahli di bidang ilmu kepolisian.

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tugas pemeliharaan perdamaian dunia" (Peace Keeping Operation) adalah tugas-tugas yang diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada suatu negara tertentu dengan biaya operasional, pertanggungjawaban dan penggunaan atribut serta bendera PBB.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing.

Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kerja sama multilateral", antara lain kerja sama dengan International Criminal Police Organization-Interpol dan Aseanapol.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

POSTED BY ALFAN SUNFATA

Read more...

Mulai 2008, Pola Pendidikan Secaba Polri Berubah Menjadi 721

Mulai 2008, pola Pendidikan Pembentukan Brigadir Polri berubah dari Pola 551 menjadi 721, yakni tujuh bulan di SPN atau Lembaga Pendidikan, lima bulan di kewilayahan dan satu bulan pembulatan.

Demikian diungkapkan Wakapolda Aceh Brigjen Pol Drs. Fajar Prihantoro kepada Waspada usai pembukaan Pendidikan

Pembentukan Brigadir Polri Tahun Anggaran 2008 di Lapangan Tribrata Sekolah Polisi Negara (SPN) Seulawah,Kabupaten Aceh Besar, Jumat (2/5).

Wakapolda menyebutkan, tujuan pendidikan adalah membentuk Brigadir Polri yang memiliki pengetahuan dan sikap sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum dan terampil menerapkan dasar-dasar tugas sebagai anggota Polisi tugas umum.

"Setelah mengikuti pendidikan nanti kita berharap mereka mampu menampilkan sikap dan perilaku sesuai Kode Etik

Polri dalam melaksanakan tugas, serta memahami dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan fungsi teknis operasional kepolisian, yang meliputi penjagaan, patroli, pengawalan, tindakan pertama di tempat kejadian perkara serta memahami fungsi tugas operasional kepolisian lainnya," kata Brigjen Pol Drs Fajar Prihantoro didampingi Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Drs Jodi Heriyadi dan Ka SPN Seulawah AKBP Tejo.

Jumlah siswa yang mengikuti Program Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi di SPN Seulawah Tahun 2008 sebanyak 373 orang yang direkrut beberapa waktu lalu. Para siswa itu berasal dari seluruh kabupaten/kota di Aceh. "Dari 373 siswa inu, 24 di antaranya akan mengikuti pendidikan Kejuruan Intel. Mereka akan diberangkatkan ke Pusdik Intel di Bandung setelah tiga bulan mengikuti pendidikan dasar Bhayangkara di SPN ini," tambah Kepala SPN Seulawah AKBPTejo.

Pembukaan Pendidikan Pembentukan Brigadir Polri Tahun Anggaran 2008 di Lapangan Tribrata Sekolah Polisi Negara (SPN) Seulawah, kemarin turut dihadiri para pejabat utama Polda Aceh, Kapoltabes Banda Aceh Kombes Pol Drs. H.Ilsaruddin, Kapolres Aceh Besar AKBP Susilo Teguh Raharjo, Kapolres Pidie AKBP Deddy Setyo dan Pengurus DaerahBhayangkari Polda NAD.

Dalam kesempatan itu, Wakapolda Aceh Brigjen Pol Drs Fajar Prihantoro membacakan amanat tertulis Kapolri Jenderal Polisi Drs Sutanto yang menekankan, kemunculan berbagai aliran keagamaan atau keyakinan dengan kaidah ajaran yang menyimpang dari syariat baku atau mencampur adukkan ajaran, berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat.

Hal lain yang perlu dicermati adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, di mana hasil pengungkapan Polri selama ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi merupakan negara tujuan kejahatan (Destination Country) maupun transit saja, melainkan juga telah menjadi negara asal kejahatan atau produsennya (Country of Origin).

Pembukaan Pendidikan Pembentukan Brigadir Polri Tahun Anggaran 2008 di Lapangan Tribrata Sekolah Polisi Negara (SPN) Seulawah itu ditandai dengan pernyataan pembukaan dan penyematan tanda siswa oleh Wakapolda Brigjen Pol Drs Fajar Prihantoro kepada perwakilan siswa.

Read more...

Kamis, April 16, 2009

KIAT SUKSES MASUK ANGGOTA POLRI

RAHASIA SUKSES LULUS SELEKSI MASUK ANGGOTA POLRI DAN BEASISWA BAGI ANGGOTA POLRI
By ALFAN SUNFATA

Anda ingin masuk menjadi anggota Polisi?
Anda bermimpi ingin menjadi Jenderal Polri?
Namun anda merasa tidak punya uang atau saudara berpangkat tinggi?
Anda pusing beberapa kali seleksi dan selalu gagal menjadi anggota Polri?
Apakah anda ingin berpeluang lebih besar untuk masuk menjadi anggota Polri?
Apakah anda pernah ditawari oleh seseorang yang mengaku panitia seleksi atau orang yang bisa mengusahakan anda masuk menjadi anggota Polri?
Anda ingin tahu seluk beluk mengenai Polri termasuk gaji, fasilitas, tunjangan, beasiswa, dan kepangkatan di Polri?
Akah anda seorang anggota Polri dan ingin mendapat beasiswa di universitas terkenal dengan biaya dinas Polri?

JANGAN TAKUT JANGAN BINGUNG ! ANDA MASIH TETAP BERPELUANG BESAR LULUS SELEKSI DAN MENJADI ANGGOTA POLRI SECARA BERSIH, FAIR DAN TANPA KKN!!!


Menjadi anggota Polri adalah sebuah harapan bagi banyak sekali pemuda pemudi di negeri ini. Selain untuk mengabdi kepada negara, seragam yang rapi, bentuk fisik yang gagah serta status sosial yang tinggi merupakan alasan masuk menjadi anggota Polri. Berbagai fasilitas, gaji minimal dua juta bagi lulusan SMU adalah standar gaji yang cukup menggiurkan daripada bekerja di tempat atau instansi lain.

Tak ayal lagi maka setiap adanya seleksi anggota Bintara Polri misalnya, pesertanya bisa mencapai ratusan ribu orang se Indonesia. Sebagai gambaran, di Polda Metro Jaya (Jakarta) pendaftar bisa mencapai lebih dari 10 000 orang, di Polda Jabar, Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing mencapai 8.000 orang. Belum lagi di daerah lain di Indonesia yang rata-rata di atas angka 1000, membuat kompetisi semakin ketat dan kemungkinan masuk menjadi anggota Polri semakin kecil bagi anggapan sebagian banyak orang. Bagi mereka yang merasa pesimis adalah mereka yang kurang persiapan, atau lebih percaya unsur KKN pada seleksi anggota Polri. Padahal baru-baru ini Polri mendapatkan rekor MURI sebagai instansi yang dinilai Transparan dan Demokratis dalam sistem seleksinya.

Maka dari itu tenang saja, di sini anda akan mendapat pembekalan dan panduan mengikuti seleksi menjadi anggota Polri dari saat mendaftar sampai dengan mengikuti tahapan seleksi yang meliputi tes administrasi, tes psikologi, tes kesehatan, tes jasmani, tes akademis, juga pantaukhir.

Read more...

Kalo Lo ingin menjadi Anggota POLRI


Pertama kali proses seleksi adalah anda mendaftar sebagai calon siswa / taruna Polri. Pendaftaran bisa dilakukan di tingkat Polres atau Polda setempat dengan membawa persyaratan pendaftaran yang telah ditentukan seperti ijazah2, SKKB, pas foto, surat kuasa dari orang tua, dll. Dalam proses pendaftaran ini, biasanya anda juga akan diperiksa mengenai tinggi dan berat badan apakah sesuai dengan persyaratan masuk anggota Polri. Untuk tinggi badan, sudah beberapa tahun belakangan ini Polri menetapkan tinggi badan minimal untuk Pria 163 cm dan wanita 160 cm. Berat badan adalah berat badan ideal yang biasanya dihitung tinggi badan dikurang 110. Misal tinggi badan 170 cm, maka berat badan ideal adalah 170-110 = 60 kg. Apabila anda sudah dinyatakan memenuhi kriteria di atas, baru anda akan diberikan nomor CASIS (Calon Siswa Bintara) atau nomor Catar (Calon Taruna Akpol).
Kiat Lulus Seleksi Masuk Anggota Polri
BACA KIAT SUKSES LULUS SELEKSI MASUK ANGGOTA POLRI DI BAWAH INI !!!

Persiapkan diri anda dengan :
a. Pola hidup yang teratur
b. Periksa kan kesehatan tubuh anda
c. Periksa kan keadaan psikologis anda
d. Latihan fisik secara rutin untuk tes jasmani
e. Pasanglah atribut Polri atau Foto Kapolri di meja belajar anda
f. Jadilah pribadi yang tenang, sabar, dan bertekad keras pantang menyerah
g. Selalu cari informasi ke Polda / Polres setempat mengenai informasi pendaftaran calon anggota Polri
Anda masih bingung bagaimana pola hidup teratur, bagian tubuh apa saja yang diperiksa, tes jasmani meliputi tes apa saja? Dengan anda membaca blog ini, anda akan bisa mempersiapkan diri anda dalam menghadapi seleksi anggota Polri jauh lebih siap daripada teman anda yang lain. Bagi anda anggota Polri yang ingin mendapatkan beasiswa Polri juga jangan lewatkan kesempatan ini.
Ayo, jangan tunda tunda lagi! Persiapkan diri anda mulai sekarang juga! Jangan sampai anda BELUM siap sedangkan pendaftaran seleksi Polri keburu DIBUKA!!!
Jika anda ingin mencari solusi dari berbagai permasalahan mengenai mengikuti seleksi anggota Polri, Silakan kirimkan email ke : alfan_es@yahoo.com. Anda akan saya pandu secara langsung untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi anggota Polri tanpa KKN.

Anda bisa mencapai cita-cita anda !!!
Tetap Semangat !!!

Read more...